BAB VI

BELA NEGARA

A.  MAKNA BELA NEGARA

Dalam UUD 1945 :

1.  Pasal 27 Ayat (3) berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta

dalam upaya pembelaan negara.”

2.  Pasal 30 Ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikutserta

dalam usaha pertahanan keamanan negara.”

Dengan demikian usaha pembelaan dan pertahanan keamanan negara merupakan

hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia. Konsekuensinya setiap

warga negara berhak dan wajib turutserta dalam menentukan kebijakan  pembelaan

negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan  per-aturan perundang-undangan yang berlaku. Pembelaan negara dimaksud dalam

implementasinya sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

Usaha pembelaan dan pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem

Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yaitu :

1.  Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indone-sia (POLRI) sebagai kekuatan utama.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan tentang peran, fungsi, tugas,

serta wewenang TNI dan POLRI :

a.  Kedudukan, Peran, Fungsi, dan Tugas TNI :

(1) Kedudukan:

- Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkeduduk-an di bawah Presiden;

- Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi,

TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan;

- TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI

Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau ga-

bungan di bawah pimpinan Panglima;

- Tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

(2) Peran:

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik

negara.

(3) Fungsi:

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai :

-  Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman

bersenjata dari luar dan dari dalam negeri terhadap kedaulatan,

keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

-  Penindak terhadap setiap bentuk ancaman tersebut di atas;

-  Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat

kekacauan keamanan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, TNI merupakan komponen

utama sistem pertahanan negara.

(4)Tugas :

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahan-kan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

negara. Tugas pokok ini dilakukan dengan :

-  Operasi militer untuk perang;

-  Operasi militer selain perang, yaitu untuk :

. mengatasi gerakan separatis bersenjata;

. mengatasi pemberontakan bersenjata;

. mengatasi aksi terorisme;

. mengamankan wilayah perbatasan;

. mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;

. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan po-litik luar negeri;

. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;

. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya

secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

. membantu tugas pemerintahan di daerah;

. membantu POLRI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban

masyarakat yang diatur dengan undang-undang;

. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan

perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan

pemberian bantuan kemanusiaan;

. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and

rescue);

. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan pener-bangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Ketentuan tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan kepu-tusan politik negara.

b. Kedudukan, Tugas Pokok, Tugas, dan Wewenang POLRI :

(1)  Kedudukan :

- POLRI berada di bawah Presiden.

- POLRI dipimpin oleh KAPOLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan per-undang-undangan.

(2)  Tugas Pokok :

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- Menegakkan hukum;

- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada ma-syarakat.

(3)  Tugas :

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terha-dap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keter-tiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat ter-hadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- Turutserta dalam pembinaan hukum nasional;

- Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa;

- Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

lainnya;

- Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, la-boratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian;

- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan  ling-kungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia;

- Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepenting-annya dalam lingkup tugas kepolisian;

- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(4)  Wewenang :

Dalam rangka penyelenggaran tugas pokok dan tugas tersebut di atas,

secara umumPOLRI berwenang :

-  Menerima laporan dan/atau pengaduan;

-  Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum;

-  Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

-  Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengan-

cam persatuan dan kesatuan bangsa;

-  Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian;

-  Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepo-lisian dalam rangka pencegahan;

-  Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

-  Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

-  Mencari keterangan dan barang bukti;

-  Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

-  Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan

dalam rangka pelayanan masyarakat;

-  Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

-  Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai dengan  peraturan perundang-undangan lainnya, POLRI ber-wenang :

-  Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan

kegiatan masyarakat lainnya;

-  Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

-  Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

-  Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

-  Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

peledak, dan senjata tajam;

-  Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap

badan usaha di bidang jasa mengamanan;

-  Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus

dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

-  Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik

dan memberantas kejahatan internasional;

-  Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

-  Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;

-  Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

kepolisian.

Di bidang proses  pidana, POLRI berwenang untuk :

-  Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

-  Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

perkara untuk kepentingan penyidikan;

-  Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

penyidikan;

-  Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri;

-  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

-  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

-  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

-  Mengadakan penghentian penyidikan;

-  Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

-  Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menagkal orang yang disangka

melakukan tindak pidana;

-  Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri

sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

-  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain adalah tindakan  penyelidikan  dan  penyidikanyang dilak-sanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

-  Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

-  Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan

tersebut dilakukan;

-  Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

-  Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;

-  Menghormati hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya POLRI senantiasa bertin-dak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, keso-panan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan lebih

diutamakan adalah  tindakan pencegahan.

2.  Rakyat sebagai kekuatan Pendukung.

Komponen pendukung adalah  sumber daya nasionalyang dapat digunakan un-tuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan cadangan.

Adapun sumber daya nasional meliputi  sumber daya manusia,  sumber daya

alam, dan  sumber daya buatan. Keikutsertaan atau peranan rakyat (warga

negara) dalam bela negara diselenggarakan melalui :

a.  Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah termasuk perguruan tinggi;

b.  Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib (Wamil);

c.  Pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing.

Wujud bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisikdan  nonfisik.

1.  Bela Negara secara Fisik:

a. Menjadi anggota TNI atau POLRI;

b. Ikut pelatihan dasar kemiliteran melalui program Rakyat Terlatih (Ratih)

yang terdiri dari berbagai unsur, misalnya Resimen Mahasiswa  (Menwa),

Pertahanan Sipil (Hansip) atau Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ter-gabung dalam Wanra dan Kamra, Mitra Babinsa, serta Organisasi  Kema-syarakatan Pemuda (OKP). Adapun Ratih mempunyai empat fungsi, yaitu :

(1) Ketertiban umum;

(2) Perlindungan masyarakat;

(3) Keamanan rakyat;

(4) Perlawanan rakyat.

Tiga fungsi pertama dilakukan pada masa damai, misalnya saat  terjadi

bencana alam dan darurat sipil, di mana ratih membantu pemerintah daerah

menangai keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara fungsi yang ke-empat dilakukan dalam keadaan darurat perang, sehingga ratih merupakan

unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI yang terlibat langsung di

medan perang.

Jika keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, dapat pula

dipertimbangkan wajib militer (wamil) bagi warga negara yang memenuhi

syarat. Mereka yang telah mengikuti latihan dasar kemiliteran akan menjadi

cadangan TNI. Para mahasiswa di perguruan tinggi biasanya menjadi

Perwira Cadangan (Pacad), dan setelah lulus menjadi sarjana dapat  ditugas-kan/ditempatkan sesuai dengan profesi masing-masing dalam kehidupan

militer, misalnya : Dokter di rumah sakit militer, psikolog di dinas psikologi

militer, pengacara di dinas hukum atau oditur militer di pengadilan militer,

akuntan di biro keuangan instansi militer, dsb. Dalam keadaan darurat,

mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur

maupun teritorial.

2.  Bela Negara secara Nonfisik:

Bela negara tidak selalu berarti harus  memanggul senjata menghadapi musuh

atau bersifat  militeristik. Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara

nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam

segala situasi, misalnya :

a.  Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti

demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak me-maksakan

kehendak;

b.  Menanamkan kecintaan terhadap tanah air (patriotisme) melalui pengabdian

yang tulus kepada masyarakat;

c.  Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata

(bukan retorika);

d.  Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

e.  Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal

pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa

dengan lebih bertaqwa terhadap Tuhan YME melalui ibadah sesuai dengan

agama masing-masing.

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 30 UUD 1945 yang

berkaitan dengan bela negara hingga saat ini adalah :

a.  UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b.  UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

c.  UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

B. IDENTIFIKASI ANCAMAN TERHADAP BANGSA DAN NEGARA

Ancamanadalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang

dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan kesela-matan segenap bangsa. Ancaman mencakup hal yang sangat luas  dan spektrum

yang senantiasa berubah/berkembang dari waktu ke waktu. Ancaman inilah yang

perlu diatasi melalui keikutsertaan warga negara dalam bela negara.

Menurut UU No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Kemanan Nega-ra, ancaman mencakup ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan),

sedangkan menurut UU No. 3 Tahun 2002 yang menggantikannya, hanya satu

istilah saja, yaitu  ancaman. Akan tetapi untuk pengetahuan, di bawah ini dikemu-kakan pengertian daripada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dimaksud.

1.  Ancaman: Suatu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan mengubah dan me-rombak kebijakan negara yang dilaksanakan secara konsepsional.

2.  Tantangan: Suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah ke-mampuan.

3.  Hambatan: Suatu hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi tetapitidak

secara konsepsional, dan berasal dari dalam.

4.  Gangguan  : Suatu hal atau upaya yang mengusik kelangsungan kehidupan

ideologi bangsa dan negara RI.

Dewasa ini ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat  konvensional

(fisik) berkembang menjadi  multi dimensional(fisik dan nonfisik), baik berasal dari

dalam maupun luar negeri. Ancaman multi dimensional dimaksud dapat bersumber

dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun keamanan

yang terkait dengan kejahatan internasional seperti terorisme,  imigran gelap,

narkoba, pencurian kekayaan alam, perompak (bajak laut), perusakan lingkungan,

dll.

Terdapat dua bentuk ancaman, yaitu  ancaman militerdan  ancaman nonmiliter.

Bentuk ancaman militer mencakup :

1.  Agresi, dengan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap

kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dengan cara :

a.  Invasi, berupa serangan oleh kekuatan militer negara lain terhadap wilayah

NKRI;

b.  Bombardemen(pengeboman) dengan senjata terhadap wilayah NKRI;

c.  Blokadeterhadap pelabuhan/pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan

bersenjata negara lain;

d.  Seranganunsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan TNI

AD, AL atau AU negara kita;

e.  Unsur  angkatan bersenjata negara lain yang berada di wilayah NKRI  ber-dasarkan perjanjian, tetapi tindakannya bertentangan dengan isi perjanjian;

f.  Tindakan  suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh

negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap

NKRI;

g.  Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk

melakukan tindak kekerasan di wilayah NKRI.

2.  Pelanggaran wilayah yang dilakukan negara lain, baik dengan menggunakan ka-pal maupun pesawat nonkomersial.

3.  Spionaseyang dilakukan negara lain untuk mencari/mendapatkan rahasia

militer;

4.  Sabotase untuk merusak instalasi militer atau obyek vital nasional yang memba-hayakan keselamatan bangsa;

5.  Asksi teror bersenjatayang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau

yang bekerjasama dengan terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi

sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan

keselamatan bangsa;

6.  Pemberontakan bersenjatadi dalam negeri;

7.  Perang saudara antar kelompok masyarakat bersenjata di dalam negeri, dsb.

Sebenarnya dalam jangka waktu pendek ancaman dari luar negeri relatif kecil ke-mungkinannya mengingat upaya diplomasi negara dan peran PBB, serta opini dunia

internasional yang akan mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi negara lain

untuk menggunakan kekuatan bersenjata terhadap NKRI, namun tetap kita harus

selalu waspada. Ancaman yang paling mungkin adalah kejahatan yangterorganisasi

yang dilakukan oleh aktor-aktor nonnegara untuk memperoleh keuntungan dengan

memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan dan kelemahan aparatur pe-merintah.

Bentuk ancaman nonmiliter adalah upaya menghancuran moral dan budaya bangsa

melalui disinformasi, propaganda negatif, peredaran narkoba, film-film porno, seni-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila, dll. yang

mempengaruhi bangsa terutama generasi muda.

Berdasarakan ”Buku Putih” yang disusun oleh Departemen Pertahanan RI tahun

2003, ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia lebih kompleks lagi. Prakiraan

ancaman dimaksud antara lain :

1.  Gerakan separatisyang berusaha memisahkan diri dari NKRI;

2.  Aksi radikalismeyang berlatar belakang primordial etnis, ras, dan agama,serta

ideologi di luar Pancasila, baik yang berdiri sendiri maupun yang memiliki

keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

3.  Konflik komunal  yang kendati bersumber dari masalah sosial-ekonomi,

kemudian dapat berkembang menjadi konflik antar suku, ras/keturunan, dan

agama (Sara) dalam skala yang luas.

4.  Kejahatan lintas negara  seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi, dan

bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencician uang (money

loundry), serta bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

5.  Kegiatan imigrasi gelap  yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun

bantu lancatan ke negara lain.

6.  Gangguan keamanan lautseperti pembajakan/perompakan, penangkapan ikan

secara ilegal, pencemaran, dan perusakan ekosistem.

7.  Gangguan keamanan udara  seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah

udara RI, dan terorisme melalui transportasi udara.

8.  Perusakan lingkungan  seperti pembakaran hutan, perambahan/pembalakan liar

hutan (illegal loging), pembuangan limbah beracun dan berbahaya, dll.

9.  Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.